Pada hari Selasa, 03 Desember 2024 di Balai Pekon Puramekar telah dilaksanakan Reses Tahap 1 Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat. Acara ini berfokus pada pembahasan mengenai pemekaran beberapa dusun di pekon Puramekar yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Barat. Acara diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Ibu Tati Sulastri, S.Sos, M.M. selaku Camat Kecamatan Gedung Surian, beliau menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Ia menegaskan bahwa peran masyarakat sangat krusial dalam menyampaikan ide, kritik, dan kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Camat juga berharap agar isu-isu prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pemekaran pekon, dan peningkatan layanan publik, dapat diakomodasi dalam kebijakan DPRD ke depan.
Ketua DPRD Lampung Barat Bapak Edi Novial, S.Kom. dalam sambutannya menyampaikan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan bahwa reses merupakan momen strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Ketua DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam isu-isu seperti pemekaran pekon yang banyak menjadi perhatian warga. Ia mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan saling mendukung agar program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada reses tahap 1, anggota DPRD turun ke masyarakat untuk mendengar aspirasi langsung dari masyarakat. Salah satu isu yang menjadi fokus utama adalah rencana pemekaran pekon (desa adat atau administratif) yang sering menjadi kebutuhan dalam mendukung pembangunan daerah. Pemekaran ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, mengatasi permasalahan administratif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Aspirasi mengenai hal ini disampaikan oleh berbagai tokoh masyarakat, pemuda, hingga perangkat desa, yang mengharapkan adanya solusi konkret.
Dalam forum reses ini, anggota DPRD menjelaskan pentingnya pemekaran pekon sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemekaran, diharapkan potensi lokal setiap wilayah dapat lebih dioptimalkan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Namun, anggota DPRD juga menekankan bahwa proses pemekaran memerlukan kajian mendalam, melibatkan pemerintah daerah, serta memperhatikan kemampuan anggaran daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan.
Masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai tantangan yang mendorong perlunya pemekaran pekon sebagai solusi strategis. Salah satunya yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan jumlah penduduk yang semakin besar, pekon induk sering kesulitan dalam mengelola administrasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi kurang optimal dan sulit terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemekaran pekon dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi tantangan ini dengan membentuk unit pemerintahan yang lebih kecil dan terfokus, sehingga pelayanan menjadi lebih dekat, cepat, dan efisien. Aspirasi dari masyarakat ini mendorong anggota DPRD untuk mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih, terutama pada penyusunan dokumen kelayakan pemekaran yang melibatkan masyarakat setempat.
Pada akhir reses, anggota DPRD menegaskan komitmen mereka untuk mengawal usulan pemekaran pekon ini hingga tuntas. Mereka berjanji akan membawa hasil aspirasi ini ke rapat paripurna serta melakukan komunikasi intensif dengan pihak eksekutif dan legislatif lainnya. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan warga. Dengan sinergi yang kuat antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan pemekaran pekon dapat terlaksana demi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.
.jpeg)
